Jebakan Asuransi

Jebakan Asuransi

Jebakan Asuransi

Dalam pengambilan KPR bank, umumnya konsumen dikenakan (diikutkan) asuransi rumah. Kini kita mengenal asuransi konvensional dan asuransi syariah. Ternyata, kedua jenis asuransi tersebut juga tidak sesuai dengan aturan Islam sekalipun namanya asuransi syariah. Karena di dalamnya ada unsur-unsur yang tidak sesuai dengan ketentuan Islam.

Asuransi Konvensional

Di dalam asuransi konvensional, akadnya dapat ditinjau secari syar’i baik dari aspek akad secara umum maupun dari aspek akad pertanggungan.

Pertama, dari sisi akad secara umum, akad asuransi konvensional termasuk batil. Akad asuransi itu tidak terpenuhi ketentuan syara’ tentang objek akad. Karena objek akad menurut syara’ wajib berupa harta atau manfaat (jasa), sementara objek akad asuransi berupa jaminan atau janji (untuk membayar sejumlah uang pertanggungan kepada tertanggung).

Kedua, dari sisi akad pertanggungan, juga tidak memenuhi ketentuan syara’. Akad asuransi kosong dari unsur-unsur pertanggungan (adh-dhamân) seperti penggabungan tanggung jawab kepada tanggungjawab pihak lain, penanggung, tertanggung, dan pihak penerima tanggungan. Karenanya, akad asuransi konvensional dari sisi pertanggungan juga termasuk akad batil.

Disamping itu, ketika perusahaan asuransi berkomitmen akan membayar sejumlah uang pertanggungan seperti di dalam klausul kontrak dan mendapat kompensasi (sebagai imbalan), maka hal ini secara syar’i juga tidak sah. Akad asuransi dengan adanya imbalan merupakan akad pertanggungan yang batil. Karena syarat sah pertanggungan adalah harus tanpa imbalan.

Sementara itu, ada pendapat lain yang menilai akad asuransi sebagai akad yang bersifat pertukaran (tabâdulî). Yaitu, terjadi pertukaran dimana nasabah mempertukarkan uang premi yang ia bayarkan secara berangsur dengan sejumlah uang pertanggungan yang akan diperoleh seperti di dalam klausul kontrak. Jika demikian, jelas akadnya batil. Di dalamnya terdapat unsur gharar (ketidakjelasan), jahalah, maisir, riba dan kezaliman.

Ketiga, Gharar (ketidakjelasan / kekaburan) terjadi pada objek yang diakadkan. Nasabah asuransi tidak mengetahui secara pasti berapa jumlah uang yang harus ia bayar dan sampai kapan. Ia juga tidak tahu akan dapat uang pertanggungan atau tidak. Begitu pula perusahaan asuransi tidak mengetahui berapa jumlah uang premi yang akan ia peroleh dan juga tidak bisa memastikan apakah harus membayar uang pertanggungan atau tidak. Jadi unsur jahalah (ketidakjelasan) sangat menonjol dalam akad asuransi dan batil karena rukunnya tidak terpenuhi.

Nasabah dan perusahaan asuransi juga mendasarkan kewajiban dan haknya secara gambling (untung-untungan) karena mendasarkan pada peristiwa tak jelas atau tertentu. Peristiwa itu bisa terjadi kapan saja, dan sebaliknya bisa juga tidak terjadi. Unsur maysîr (gambling/judi) sangat tegas diharamkan (QS. Al Mâidah: 90).

Keempat, Akad asuransi juga mengandung riba. Nasabah mempertukarkan sejumlah uang dengan mendapat uang yang lebih banyak (dari kumulasi premi). Jadi, mengandung riba fadhl, karena mempertukarkan uang jenis yang sama (rupiah dengan rupiah) dengan jumlah yang tidak sama. Juga mengandung riba nasiah, karena nasabah akan mendapatkan uang pertanggungan (lebih besar) sebagai kompensasi dari uang premi diangsur setelah jangka waktu tertentu.

Bagaimana dengan asuransi syariah?

Pada mulanya asuransi syariah ditujukan sebagai usaha saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah orang/pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan/atau tabarru’ yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah. Dengan demikian, asuransi syariah juga merupakan adh-dhamân (pertanggungan). Hanya saja, perjalanannya tampak ada kesenjangan antara tataran konsep dengan tataran aplikasi.

Pertama, akad adh-dhamân-nya (pertanggunannya) juga menyalahi syara’. Jika kita telaah akad asuransi syariah akan tampak di dalamnya tidak terdapat hak finansial yang wajib atau nantinya wajib ditunaikan oleh nasabah. Itu artinya tidak ada tanggung jawab (dzimmah) bagi nasabah. Karena itu tidak mungkin akan ada penggabungan dzimmah. Padahal akad adh-dhamân yang sah secara syar’i harus ada penggabungan tanggung jawab antara pihak yang berserikat.

Kedua, jika menggunakan model tabarru’ murni (non saving), maka akad yang diniatkan untuk saling menanggung (takâfulî). Sedangkan tabarru’ secara syar’i adalah hibah, yaitu pemberian tanpa kompensasi apapun. Namun, kenyataannya setiap nasabah pasti berharap mendapat uang pertanggungan saat terjadi peristiwa yang disebutkan di dalam kontrak. Adapun hibah tidak dibenarkan ditarik kembali, apalagi dengan pengembalian yang lebih besar. Dari Ibn Abbas, bahwa Rasul Saw pernah bersabda: “Orang yang menarik hibahnya seperti anjing yang menjilati ludahnya” (HR. Bukhari, Muslim, Tirmidzi, an-Nasai, Ibn Majah dan Ahmad).

Ketiga, adanya dua transaksi dalam satu akad. Pada asuransi yang disertai saving, premi nasabah dipisahkan menjadi dua, sebagian (kecil) dijadikan dana tabarru’, dan sebagian (besarnya) dijadikan penyertaan modal dalam syarikah mudharabah dimana perusahaan asuransi dikatakan sebagai pengelola dan nasabah sebagai pemilik modal. Jika demikian, jelas terjadi dua transaksi dalam satu akad, atau satu akad dengan mempersyaratkan akad lain. Dari Ibn Mas’ud, bahwa Nabi saw pernah bersabda: “Rasulullah saw melarang dua transaksi dalam satu akad”. (HR. Ahmad, al-Bazar dan ath-Thabrani).

Keempat, tentang kedudukan perusahaan asuransi syariah. Di dalam asuransi syariah yang disertai saving, maka selain akad wakalah bil ujrah, perusahaan juga melangsungkan akad mudharabah dengan peserta (nasabah) baik perusahaan ikut andil modal ataupun tidak. Perusahaan asuransi bertindak sebagai pihak pengelola modal. Tapi, benarkah perusahaan asuransi berfungsi sebagai pengelola? Jawabannya, ternyata tidak. Karena, perusahaan asuransi termasuk lembaga keuangan non bank.

Jika tidak dikelola, lalu dana nasabah itu diapakan? Jika dana disalurkan ke bank konvensional, jelas bahwa pendapatannya berasal dari riba dan haram. Jika disalurkan ke bank syariah, ternyata bank syariah juga tidak mengelola modal yang diterimanya dalam kegiatan usaha riil. Oleh bank syariah, modal itu disalurkan lagi kepada pengusaha. Jadi, perusahaan asuransi sebagai pengelola syarikah mudharabah, tidak langsung mengelola dana, tetapi justru menyalurkannya ke bank. Selanjutnya bank juga menyalurkan kepada pengusaha. Di sinilah posisi perusahaan asuransi syariah yang tidak syar’i. Karena, secara syari’i pengelola harus mengelola langsung usaha syarikah itu dengan badan, tenaga dan pikirannya. Dengan demikian, tidak memenuhi ketentuan syariah tentang berserikat (syarikah).

Source DPI

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>